Jan Pieterszoon Coen memimpikan duplikat Amsterdam di
Belanda ketika meminta Simon Stevin merancang sebuah kota di muara Sungai
Ciliwung yang sering kebanjiran pada 1619. Kota yang dibangun di atas
reruntuhan Jayakarta itu dikelilingi parit-parit, tembok kota, lengkap dengan
kanal.
Dengan kanal-kanal itu, Coen berharap bisa mengatasi banjir,
sekaligus menciptakan sebuah kota yang menjadi lalu lintas pelayaran,
sebagaimana kota-kota di Belanda. Sungai Ciliwung yang berkelok-kelok dialihkan
dan digantikan sebuah terusan lurus, Kali Besar, memotong kota menjadi dua
bagian.
Namun, impian Coen hanya bertahan singkat. Kota Batavia,
yang dibangun Coen, memang sempat dijuluki ”Venesia dari Timur”. Namun, tak
lama kemudian, pertumbuhan kota tak terkendali, rumah-rumah yang ada sempit dan
berimpit. Endapan lumpur yang memampetkan terusan berbau busuk dan menjadi
sarang malaria.
Riwayat banjir
Banjir ternyata tak terbendung. Hanya tiga tahun sejak
dibangun, tahun 1621, Batavia kebanjiran. Banjir juga terjadi pada 1654 dan
sejak itu terus membesar. Kota yang dirancang Coen ini perlahan ditinggalkan.
Menurut catatan Restu Gunawan, sejarawan yang meneliti
riwayat banjir Jakarta sejak zaman kolonial hingga sekarang, pada akhir abad
ke-18, terjadi perpindahan besar-besaran penduduk Batavia ke daerah yang lebih
tinggi dan sehat di selatan, yaitu Weltevreden.
Weltevreden yang semula hutan dan rawa-rawa lantas
berkembang pesat. Apalagi 1807, Herman Willem Daendels membangun pusat
pemerintahan ibu kota koloni Belanda di Asia di Weltevreden. Awalnya, Daendels
hendak membangun pusat pemerintahan di Semarang atau Surabaya. Karena alasan
biaya, dia membangun di Weltevreden. Pada 1830, ibu kota Hindia Belanda resmi
pindah ke Weltevreden, sekitar Lapangan Banteng saat ini.
Daerah ibu kota itu kemudian berkembang pesat. Namun, banjir
tak beranjak pergi. Menurut Restu, 1 Januari 1892, Weltevreden kebanjiran.
Seperti ditulis koran Siang Po, banjir terjadi setelah turun hujan lebat selama
delapan jam. Curah hujan yang tercatat di Batavia saat itu 286 milimeter.
Sebagai catatan, ketinggian curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan
curah hujan rata-rata selama dua hari terakhir, 40-100 mm, yang menyebabkan
banjir besar di Jakarta. Artinya, faktor perubahan cuaca boleh diabaikan
sebagai penyebab banjir Jakarta.
Setahun kemudian, banjir lebih besar melanda. Hampir seluruh
kota terendam. Kampung Pluit Belakang, Sawah Besar, Kandang Sapi, Pasayuran,
Kebon Jeruk, Kemayoran Wetan, dan Sumur Batu terendam air hingga 1 meter.
Banjir memicu wabah kolera sehingga banyak warga meninggal.
Restu juga mencatat, Batavia kembali kebanjiran pada 1895,
1899, 1904, dan 1909. Pemerintah kolonial dinilai gagal mengatasi banjir. Pada
19 Februari 1909, koran de Locomotief menulis berita berjudul ”Batavia Onder
Water”, pelesetan dari singkatan BOW (Burgelijke den Openbare Werken), kantor
yang menangani sarana dan prasarana pemerintah, termasuk pengairan.
Sejak itu, banjir di Batavia terus meluas seiring
pembengkakan jumlah penduduk. Januari 1918, Batavia dilanda banjir hebat
sehingga melumpuhkan aktivitas kota selama sebulan. ”Belanda coba mengatasi
banjir dengan membangun kanal dan pintu air,” kata Restu.
Peninggalan itu, antara lain, Kanal Banjir Kalimalang, pintu
air Matraman, dan pintu air Karet. Kanal Banjir Kalimalang, menurut Restu, bisa
menyelamatkan kawasan Menteng dan sekitarnya yang dihuni kalangan elite Belanda
dari banjir tahun 1923. Namun, permukiman pribumi di Batavia tetap banjir.
Sistem kanal tidak bisa mengatasi banjir besar yang melanda
Batavia pada 1932 dan 1933. ”Kanal itu dibangun bukan untuk menyelesaikan
seluruh banjir Jakarta, hanya beberapa kawasan saja, karena air pasti meluber
ke daerah lain yang lebih rendah,” kata Restu.
Dari dulu, kanal tidak memberi jaminan, apalagi Kanal Barat
yang dirancang Herman van Broeen tahun 1923 dan baru dibuat pada 1973. Proyek
itu sudah ketinggalan 50 tahun. Adapun Kanal Timur dibangun pada 2006. ”Sistem
Kanal Banjir Kalimalang yang dibuat ketika penduduk Jakarta masih di bawah
800.000 orang saja tidak bisa mengatasi banjir. Anehnya, kita sekarang masih
mengandalkan kanal, bahkan mau membangun deep tunnel,” ungkapnya.
Restu mengatakan, kegagalan sistem kanal yang dirintis
Belanda karena topografi Jakarta yang datar dan tingginya tingkat sedimentasi.
Cekungan banjir
Ahli geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jan
Sopaheluwakan, mengatakan, banjir Jakarta tak akan bisa diselesaikan dengan
sistem kanal karena geologis Jakarta sebenarnya cekungan banjir. Sebaliknya,
kawasan utara sekitar Ancol dan Teluk Jakarta mengalami pengangkatan karena
proses tektonik. Akibatnya, air dari 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta tidak
bisa mengalir lancar ke laut dan kerap terjebak di cekungan besar Jakarta.
”Itu sebabnya, Teluk Jakarta tidak bisa membentuk delta,
seperti Delta Mahakam di Kalimantan. Endapan kasar yang dibawa sungai-sungai
mengendap di cekungan Jakarta sehingga tidak sampai ke laut dan membentuk
delta,” katanya.
Teluk Jakarta, menurut Sopaheluwakan, adalah tinggian lokal,
sementara dari Pantai Teluk ke arah darat (ke selatan) adalah kawasan
rendahannya. Dataran rendahan (cekungan) ini dibatasi tinggian Ciputat. Jadi,
dari barat Ciputat hingga Teluk Jakarta ibarat sebuah mangkuk raksasa. Jakarta
tepat berada di tengah mangkuk itu sehingga secara geomorfologi disebut
”dataran banjir Jakarta”.
Cekungan Jakarta, menurut Sopaheluwakan, terbentuk dari
tanah sedimen muda sangat tebal tetapi belum terkonsolidasi. Akibatnya, secara
geologis, tanah di Jakarta perlahan turun. Penurunan tanah di Jakarta
diperparah pengambilan air tanah secara besar-besaran. ”Penurunan tanah di
Jakarta bervariasi di beberapa tempat, 4-20 sentimeter per tahun,” katanya.
Kondisi tanah yang secara geologis merupakan cekungan
menyebabkan pada masa lalu sebagian kawasan Jakarta berupa rawa-rawa yang
dikepung sungai-sungai. Sebagian dataran yang kering pada musim kemarau menjadi
daerah parkir air waktu banjir. ”Di masa kolonial, daerah luapan banjir
dinyatakan sebagai daerah parkir air dan dinyatakan sebagai daerah pertanian
dan kawasan hijau. Pemanfaatannya untuk kawasan terbangun maksimal 5 persen
dari luas tanah,” kata Restu.
Sejak 1960-an, kawasan parkir air diuruk. Sebagai contoh,
kawasan Tebet yang sebenarnya adalah luapan banjir Sungai Ciliwung, kawasan
Mampang yang merupakan luapan banjir Sungai Krukut, dan Kebayoran Lama yang
merupakan luapan banjir Sungai Grogol.
Ancaman banjir di Jakarta bertambah parah seiring perubahan
kawasan dataran tinggi yang mengelilingi cekungan menjadi pusat permukiman
baru. Waduk-waduk dan rawa-rawa yang banyak di pinggiran Jakarta kini
dikeringkan dan dijadikan hunian. Akibatnya, kawasan untuk resapan air justru
mengirim lebih banyak air permukaan ke Jakarta.
Sopaheluwakan menyarankan, untuk mengurangi banjir Jakarta,
kota ini harus menambah kawasan resapan dan mengembalikan fungsi tempat parkir
air. ”Gambir ke selatan harus ada lebih banyak ruang terbuka hijau dan
situ-situ untuk menyerap air. Ini dimungkinkan dengan merevisi total tata ruang
yang ada. Lahan terbuka diperbanyak dan pembangunan dilakukan ke atas,”
katanya.
Kawasan penyangga juga harus dihijaukan kembali. Tidak boleh
lagi menghabisi lahan di Tangerang, Bogor, dan sekitarnya untuk hunian.
Sejarah mencatat banjir sudah mengakrabi Jakarta sejak awal
pendirian kota ini. Yang jadi masalah, warga kota tidak beradaptasi dengan
banjir dan masih bermimpi menyelesaikan banjir ”hanya” dengan kanal-kanal dan
deep tunnel. ”Jika takut banjir, jangan bangun rumah di bantaran sungai atau
bekas situ. Boleh saja bangun rumah di sana, tetapi berbentuk rumah panggung
atau rumah terapung, seperti di Sumatera dan Kalimantan,” kata Restu. (Oleh Ahmad Arif, KOMPAS, 18 Januari 2013)
No comments:
Post a Comment